SAMPANG, tintarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna penting yang membahas sejumlah isu kunci terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Acara tersebut berlangsung di Gedung Graha DPRD Sampang dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi serta anggota legislatif dan eksekutif.
Rapat paripurna ini fokus pada laporan dari Badan Anggaran (Banggar) dan pendapatan akhir dari Bupati Sampang. Selain itu, juga dibahas persetujuan bersama terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2023.
Hadir dalam acara ini, Bupati Sampang, Wakil Bupati Sampang, Ketua DPRD Sampang beserta anggota DPRD Sampang, Sekretaris Daerah Sampang, Kasdim 0828 Sampang, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang, Camat Se-kabupaten Sampang, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya di tingkat Banggar.
“Rapat ini merupakan bentuk persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan DPRD Kabupaten Sampang,” kata Fadol
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, Badan Anggaran Legislatif, dan anggota DPRD atas kontribusi mereka dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Dia menyatakan kesiapannya untuk menerima masukan sebagai evaluasi kinerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, dia juga menghimbau agar pendapat dan koreksi yang disampaikan Badan Anggaran Legislatif diperhatikan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja demi mewujudkan harapan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang.
Rancangan Perubahan APBD Sampang Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar penyusunan APBD Sampang Tahun Anggaran 2023. “Rancangan Perubahan APBD akan segera kami sampaikan kepada DPRD, paling lambat minggu kedua bulan September 2023,” tegasnya.
M. Hasan