BATANG ANAI, Tinta Rakyat – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) lakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka meninjau langsung progres pembangunan Embarkasi Haji serta mengevaluasi pelaksanaan layanan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Provinsi Sumatera Barat, pada Jumat (11/7/2025).
Rombongan Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua H. Ansory Siregar, setiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) disambut oleh Bupat Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA), Plt. Kakanwil Kementerian Agama Sumbar Edison, Unsur Forkopimda, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekdakab. Rudy R. Rilis, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Syaiful Bahri.
Ikut mendampingi dalam kunjungan ini, anggota Komisi VIII dari berbagai fraksi, antara lain Hidayat Nur Wahid, Lisda Hendrajoni, Zulfikar Achmad, Ansari, Matindas J. Rumambi, Derta Rohidin, Aprozi Alam, Endro Hermono, Alimudin Kolatlena, Dini Rahmania, Ashari Tambunan, dan Syaiful Nuri beserta beberapa staf pendamping Komisi VIII.
Agenda kunjungan diawali dengan Shalat Jum’at di Masjid Agung Syekh Burhanuddin dan setelah itu langsung ziarah ke makam ulama besar tersebut. Rombongan kemudian dijamu makan siang di Pendopo Rumah Dinas Bupati di Karan Aur, Kota Pariaman. Kemudian, rombongan melanjutkan peninjauan, ke lokasi pembangunan embarkasi haji yang berlokasi di nagari Sungai Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai.
Dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Asrama Haji, Bupati Padang Pariaman menyampaikan laporan sekaligus aspirasi terkait keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Ia menyampaikan, bahwa pembangunan embarkasi haji ini bersifat multiyears dengan total anggaran Rp. 365 miliar, namun hingga saat ini baru terealisasi Rp. 225 miliar. Sisanya sekitar Rp. 140 miliar, sangat diharapkan dapat diselesaikan melalui dukungan Komisi VIII dan Kementerian terkait.
“Embarkasi ini, akan menjadi pusat layanan haji modern yang tidak hanya melayani jemaah asal Sumatera Barat, tetapi juga dari Bengkulu dan Jambi. Kita ingin proyek ini segera rampung, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati JKA penuh harap.
Selain proyek embarkasi, Bupati juga menitipkan beberapa aspirasi penting lainnya. Yakni, usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk 12 titik terdampak bencana senilai Rp65 miliar, serta realisasi janji pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial senilai Rp. 200 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII H. Ansory Siregar menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung layanan ibadah haji.
Ia menegaskan, bahwa Komisi VIII akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan secara serius dan akan terus mengkomunikasikannya ke kementerian-kementerian terkait selaku mitra.
“Kami datang untuk melihat langsung, mendengar aspirasi, dan memastikan bahwa program pemerintah pusat berjalan sesuai harapan di daerah. Dukungan terhadap penyelesaian embarkasi haji ini akan kami perjuangkan,” tegas Ansory.
Ia juga mengungkapkan, bahwa Komisi VIII tengah menjajaki kemungkinan kerja sama internasional untuk menambah kuota haji Indonesia. Mengingat tingginya daftar tunggu yang ada saat ini, yang mencapai 24 tahun.
Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Edison dalam laporannya menyatakan, bahwa pelaksanaan haji tahun ini di Sumbar berjalan lancar dan tanpa hambatan signifikan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan embarkasi haji secara keseluruhan masih dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp.150 miliar.
“Untuk penyelesaian pembangunan Embarkasi Haji masih dibutuhkan dana Rp. 150 miliar lagi. Jika seluruh pihak terus bersinergi, kami yakin embarkasi haji ini akan segera rampung dan menjadi kebanggaan bersama,” ujar Edison optimis.
Diketahui, bahwa Komisi VIII DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BAZNAS dan BWI, serta Lembaga Negara yang memiliki lingkup kerja dalam urusan keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga penanggulangan bencana.
Diharapkan melalui kunjungan ini, dapat memperkuat sinergitas antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Terutama dalam mewujudkan percepatan pembangunan embarkasi haji dan proyek strategis lainnya di Kabupaten Padang Pariaman demi kepentingan umat dan masyarakat luas. (Rel/AS)
Komentar