Batu Bara, tintarakyat.com
Ketua Founder’s Media Siber Batu Bara (For’masib), Yusri Bajang, secara tegas mendesak Bupati Batu Bara untuk segera menonaktifkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), “LA”, beserta dua kepala bidangnya. Desakan ini disampaikan menyusul kinerja buruk yang dinilai telah merusak citra pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara.
Yusri menilai LA telah gagal total dalam menjalankan amanah publik dan tidak sejalan dengan visi misi Bupati Baharuddin Siagian yang menekankan pelayanan prima kepada masyarakat.
Menurutnya, banyak persoalan mendasar seperti rumah tidak layak huni hingga pengelolaan sampah yang buruk, menjadi bukti ketidakmampuan LA sebagai pemimpin dinas teknis.
“Banyak masyarakat merasa tidak terayomi. Masalah rumah tidak layak huni menumpuk, dan persoalan sampah yang sempat viral di media sosial adalah bukti nyata kegagalan sistemik. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi cerminan ketidakcakapan,” tegas Yusri. Kamis (24/04/2025).
Lebih lanjut, Yusri menyayangkan sikap reaktif Kadis Perkim LH dan dua Kabidnya yang hanya bergerak ketika masalah sudah menjadi sorotan publik. Menurutnya, ini menunjukkan tidak adanya kepemimpinan proaktif yang berpihak pada rakyat.
“Sikap pasif dan hanya bertindak setelah viral bukanlah karakter pemimpin yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak peka terhadap kebutuhan warga dan tidak pantas terus duduk di kursi jabatan,” lanjutnya.
Selain mendesak pengunduran diri LA, For’masib juga menyoroti belum terealisasinya anggaran sebesar Rp 500 juta yang tercantum dalam SP2D tahun 2021 untuk pembayaran honor petugas kebersihan. Yusri menduga ada kelalaian serius dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan para pekerja lapangan yang menjadi ujung tombak layanan kebersihan.
“Bupati harus bertindak tegas. Jangan biarkan OPD menjadi titik lemah pemerintahan. Jangan lindungi pejabat yang gagal. Kami akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat untuk menuntut perubahan konkret,” tegas Yusri.
Sebagai pembanding, Yusri justru mengapresiasi langkah elegan dua kepala OPD lainnya, Kepala BKAD dan Kadis PUTR yang memilih mundur dengan kesadaran diri, tanpa menunggu tekanan publik.
“Kalau tahu diri dan sadar tak mampu menjalankan amanah, mundur itu langkah terhormat. Ini soal integritas.”tutup Yusri Bajang. (Red).
Komentar