Tak hanya itu, usulan juga mencakup perbaikan abrasi pantai, rehabilitasi bendungan, serta pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan wilayah terhadap bencana.
“Kita berharap, seluruh usulan ini bisa segera masuk dalam skala prioritas nasional. Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menjembatani kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati.
Dalam pertemuan itu Kementerian PU RI merespons dengan positif dan menyatakan, akan berupaya mengakomodasi usulan tersebut melalui skema kegiatan Inpres di lingkungan kementerian. Termasuk koordinasi teknis lebih lanjut dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera. (Rel/Dafit)Audiensi ke Kementerian PU, Bupati JKA Usulkan Infrastruktur Prioritas untuk Padang Pariaman
Jakarta, Tinta Rakyat — Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pasca efisiensi fiskal daerah serta menindaklanjuti berbagai kerusakan akibat bencana, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) kembali melakukan audiensi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, pada Senin (23/6/2025).
Audiensi ini merupakan langkah lanjutan untuk mengusulkan berbagai kegiatan prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan pengendalian sumber daya air di Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati JKA didampingi oleh Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, Kepala Dinas PUPR El Abdes Marsyam, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga M. Fadhly, serta Inspektur Kabupaten Hendra Aswara. Kunjungan ini dilakukan ke tiga unit strategis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.
Dari beberapa proposal yang disampaikan, lima kegiatan dinyatakan sebagai prioritas utama, yakni Pembangunan Jembatan Kayu Gadang Sikabu, Pembangunan Jembatan Anduriang, Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Lubuk Sikoci Ladang Laweh, Normalisasi Batang Ulakan, Pengamanan Pantai Pasir Baru
Pada Ditjen Bina Marga, rombongan diterima langsung oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan, Bapak April Artoto. Sementara pada Ditjen SDA, audiensi diterima oleh Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Bapak Biren.
“Kami sangat berharap besar kepada Kementerian PUPR, untuk dapat membantu daerah kami yang tengah menghadapi banyak kendala pembangunan. Terutama dalam keterbatasan fiskal dan dampak bencana alam. Apalagi saat ini diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah,” ungkap Bupati JKA.
Bupati juga menegaskan bahwa jalan dan jembatan memiliki peran vital dalam menghubungkan antar wilayah, memperlancar mobilitas barang dan orang, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Namun sayangnya, banyak infrastruktur yang rusak akibat usia pakai maupun bencana longsor dan banjir.
Selain lima kegiatan utama, turut diusulkan berbagai ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan produksi, pusat pelayanan dasar, serta mendukung pengembangan kawasan wisata. Seperti, Jalan Kamumuan – Pasar Sungai Geringging, Paingan –Malai Tangah Sungai Sarik Malai - Malai, Sungai Sirah – Tanjung Alai, Padang Alai – Parak Tabu, Padang Baru – Kalawi, Rimbo Kalam – Hilalang Gadang, Pasia Laweh – Padang Pulai, Koto Buruak – Padang Pulai, Kampung Ladang – Sungai Gimba.
Di sektor jembatan, Bupati juga mengusulkan beberapa proyek penting seperti, Jembatan Kayu Gadang – Sikuliek, Jembatan Anduriang, Jembatan Padang Mantuang, Jembatan Pasia Baru, Jembatan Padang Maduang.
Tak hanya itu, usulan juga mencakup perbaikan abrasi pantai, rehabilitasi bendungan, serta pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan wilayah terhadap bencana.
“Kita berharap, seluruh usulan ini bisa segera masuk dalam skala prioritas nasional. Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menjembatani kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati.
Dalam pertemuan itu Kementerian PU RI merespons dengan positif dan menyatakan, akan berupaya mengakomodasi usulan tersebut melalui skema kegiatan Inpres di lingkungan kementerian. Termasuk koordinasi teknis lebih lanjut dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera. (Rel/Dafit)
Tak hanya itu, usulan juga mencakup perbaikan abrasi pantai, rehabilitasi bendungan, serta pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan ketangguhan wilayah terhadap bencana.
“Kita berharap, seluruh usulan ini bisa segera masuk dalam skala prioritas nasional. Karena pada akhirnya, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menjembatani kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati.
Dalam pertemuan itu Kementerian PU RI merespons dengan positif dan menyatakan, akan berupaya mengakomodasi usulan tersebut melalui skema kegiatan Inpres di lingkungan kementerian. Termasuk koordinasi teknis lebih lanjut dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera. (Rel/Dafit)
Diskusi Pembaca
Komentar (0)
Masuk atau daftar untuk menulis komentar.
Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah yang pertama menanggapi.