Sumenep, tintarakyat.com – Efek Masalembu terisolasi selama lebih dua pekan, bantuan kemanusiaan akibat peristiwa krisis pangan di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang disebabkan cuaca ekstrem akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep asal Kepulauan Masalembu Darul Hasyim Fath menyoroti minimnya peran pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam peristiwa kemanusiaan itu. Ia meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial hingga Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.
Selanjutnya Darul mengatakan “Kami meminta Bupati sumenep mengevaluasi kinerja Kadinsos dan kepala BPBD yang bekerja tak sejalan dengan Visi Misi bupati Sumenep untuk mewujudkan perlakuan yang sama pada warga daratan dan kepulauan saat bencana alam terjadi” . Kamis (2/3/2023).
Darul Sebagai anggota dewan yang juga berasal dari Kepulauan Masalembu melanjutkan Penjelasannya,“ Saya melihat dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Sumenep itu tak memiliki responsibilitas kinerja yang baik” .
Akibat lemahnya responsibilitas itu akhirnya ditangkap oleh Pemprov Jatim yang kemudian mengambil alih pendistribusian bantuan menuju Masalembu dengan mendatangkan Bantuan bahan pokok dengan diangkut dengan kapal milik TNI AL yakni KRI Malahayati-362. Kapal perang jenis Korvet ini membawa bantuan sembako dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Bila responsibilitas OPD gagap dalam menerjemahkan Otoritas politik dalam merespons kejadian yang bersifat force major ( Kejadian yang bersifat Sangat Urgensi ) semacam ini, maka semakin jauh dari kesadaran wilayah kepulauan di kabupaten Sumenep yang menempatkan laut dan jajaran pulau sebagai halaman utama negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Ujar Darul mengahkhiri pernyataannya.
(Oynx)