Tintarakyat – Jakarta
Gelombang demonstrasi damai ber
gemuruh menyuarakan aspirasi di sekitar Monas Jakarta dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) . Senin (8/12/2025).
Dengan mengenakan atribut APDESI dan spanduk sebagai tuntutan kepada pemerintah pusat. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan pihak keamanan.
Para kepala desa mendesak agar pemerintah mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 dan membuka ruang dialog serta memastikan pencairan dana desa ( DD ) tahap II demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas jalannya pemerintahan desa.
Pasalnya PMK Nomor 81 tahun 2025 diterapkan tanpa transisi yang jelas. Sementara desa menjadi pihak yang mengalami dampaknya.
Sehingga banyak desa yang sudah menyusun APBdes dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal harus menghentikan aktivitas program desa, pemberdayaa masyarakat, hingga pembayaran kegiatan yang telah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur karena anggaran tak kunjung cair.
Aksi damai tersebut juga banyak di unggah dan di siarkan secara live di platform sosial media.
Salah satu aparatur desa menyampaikan hasil demo tersebut kepada awak media.
Bahwa, aksi damai Kades dan perangkat desa se indonesia
yang di terima Wasekneg menghasilkan beberapa point penting diantaranya :
1. DD tahap 2 non earmak bisa di carirkan paling lambat tgl 19 des 2025.
2. DD tahap 2 non earmak ajan segera di salurkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan).
3. Permohonan pencabutan PMK 81 menunggu Pak Presiden kembali Ke Jakarta.
(Adi)
Komentar