Padang Tujuah (Pasbar)
Akibat kurangnya informasi dan sosialisasi soal dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan untuk warga terdampak Covid-19, membuat puluhan warga Pasa tarandam, Simpang Tigo Nagari Koto Baru , Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat,Sumba datangi Kantor Dinas Sosial k Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (19/5/2020).
Kedatangan warga yang kebanyakan emak-emak disambut Kepala Dinas Sosial Yonnisal,SH. Pengunjuk rasa ingin meminta penjelasan dari instansi terkait secara detail bagaimana sebenarnya proses pendataan untuk bisa mendapatkan dana BLT Sosial senilai Rp 600 ribu perbulan (April, Mei dan Juni), karena selama ini menurut warga, mereka tak pernah mendapatkan informasi akurat baik dari pihak Nagari maupun Kepala Kepala Jorong setempat.
“Kondisi ini tidak akan terjadi kalau memang aparat pemerintah seperti Kepala Jorong, Pemerintahan Nagari dan Camat, benar- benar melakukan pendataan terhadap warganya. Makanya, Camat dan Wali Nagari harus tegaslah memerintahkan jajarannya melakukan pendataan, data itu warga kalian. Jorong jangan abaikan warga miskin yang butuh bantuan,” kata seorang warga Simpang Tigo Koto Baru Adrianto alias caleg, saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Dinsos Pasbar jalan 32 Padang Tujuah.
“Hari ini kami mendatangi Dinas Sosial mempertanyakan kenapa penyaluran bantuan tidak rata, padahal Kartu Keluarga tiap sebentar diminta pihak-pihak terkait seperti jorong, nagari dan atau pihak lain yang terkait,” Pungkas Aldrianto
Ia mengatakan sangat kecewa pada pihak pemerintahan Nagari dan Dinas Sosial karena banyak warga yang tidak masuk sebagai penerima bantuan.
Jangankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, bantuan dari kabupaten, provinsi dan nagari atau desa juga tidak masuk dalam daftar penerima.
“Diduga terjadi kesalahan dalam ferivikasi data penerima bantuan. Sementara warga yang membutuhkan tidak dapat,” ujarnya.
Menurutnya sekitar 800 kurang lebih KK warga Simpang Tigo yang terdampak COVID-19 tidak masuk daftar penerima BLT.
“Selain itu, central jorong di Simpang Tigo khususnya pasar Simpang Tigo kurang diperhatikan oleh pihak pemerintah, terkait bantuan-bantuan yang ada dari Dinas Sosial yang mestinya di distribusikan sesuai dengan kelayakan masyarakat”. katanya.
“Kami berharap kemudian pihak pemerintah melakukan pendataan ulang terkait bantuan pemerintah tersebut” lanjut Aldrianto
Jangankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, bantuan dari kabupaten, provinsi dan nagari atau desa juga tidak masuk dalam daftar penerima.
“Diduga yang masuk daftar penerima dan memperoleh bantuan adalah orang dekat oknum pejabat. Sementara warga yang membutuhkan dan pantas dibantu malah tidak dapat BLT,” sesalnya.
Menurutnya sekitar 1.200 KK warga Simpang Tigo yang terdampak COVID-19 tidak masuk daftar penerima.
“Jika hingga 28 Mei 2020 ini tidak ada solusi maka kami warga Simpang Tigo dan Sungai Talang akan melakukan aksi demonstrasi ke kabupaten,” tegasnya.
Warga lainnnya, Lasmi didampingi Samsimar dan Rapini merasa kecewa dengan pendataan penerima bantuan terdampak COVID-19 ini.
“Kami yang datang ke Dinas Sosial ini patut dibantu dan terdampak COVID-19. Kartu Keluarga tiap sebentar diminta, yang bantuan tidak kunjung dapat,” katanya.
Mereka berharap ada solusi dari bantuan karena semua warga terdampak COVID-19.
“Kami ada yang bekerja sebagai petani, buruh dan jual sayur di pasar. Kenapa tidak masuk daftar bantuan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Yonnisal mengatakan pihaknya akan mengakomodir tuntutan warga Simpang Tigo tersebut sesuai kemampuan dan ketersedian anggaran daerah.
“Memang posko pengaduan kita buat dan wajar masyarakat mempertanyakan hal itu,” ujarnya.
“Seluruh pengaduan masyarakat yang di bawah akan kami akomodir, sepanjang kemampuan pemerintah daerah untuk mengakomodir. Khusus untuk masyarakat Simpang Tiga, sudah sangat memahami bantuan dari Kemsensos, Provinsi, Kabupaten dan Nagari. Namun mereka juga perlu transparan terhadap data penerima ini,” jelas dia.
Selanjutnya kata Yonnisal, pelaksanakan verifikasi seluruh data-data mulai dari nagari, kabupaten hingga provinsi.
Terhadap tuntutan warga itu pihaknya akan memverifikasi data penerima yang ada. Kemudian berupaya warga yang tidak dapat bantuan bisa terbantu.
Sebelumnya Senin, (17/4) sejumlah emak-emak warga Simpang Tigo juga mendatangi kantor Nagari Koto Baru , Mempertanyakan Data Penerima Bansos Dana Desa.
“Terkait ada dugaan warga yang menerima orang dekat pejabat kita tidak bisa mengomentari karena data yang kami terima berdasarkan musyawarah nagari,” jelasnya.
Yonnisal manambahkan untuk bantuan dari kabupaten akan disalurkan sebanyak 5.000 se-Pasaman Barat atau untuk 216 jorong. Hal itu sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Tuturnya.
(Dodi Ifanda)
Komentar