Jelang Pemilu 2024, Jaringan OPDis di Makassar Bahas Soal Partisipasi Politik

Sejumlah OPDis di Makassar menggelar diskusi tentang pesta politik 2024. Sebagian sanksi terhadap substansi politik di Indonesia.
MAKASSAR, Tintarakyat.com – Sekumpulan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) di Makassar menggelar diskusi tematik yang dikemas dengan nama program “KULIK”, yang merupakan singkatan dari Kuliah Literasi Inklusi, Kamis (1/6/2023) sore. Bertempat di Basecamp PERTUNI di Jl. Kapten Pierre Tendean Blok M No. 7, acara ini dipantik oleh dua narasumber, yakni Rijal Jamal yang merupakan Content Creator dan Daeng Malik selaku aktivis PerDIK.
Dalam kegiatan tersebut, Daeng Malik menyatakan secara tegas bahwa perlunya kontrak politik dari kalangan disabilitas sebagai bentuk komitmen kandidat yang akan berlaga di pesta demokrasi mendatang.
“Sering kita jumpai, orang-orang dekat kita yang datang untuk minta dipilih. Tapi setelah terpilih, apakah mereka memikirkan nasib kita? Maka dari itu, untuk Pemilu kali ini, perlu ada kontrak politik. Mereka nanti bisa bikin apa untuk kepentingan kita?” tandasnya.
Sementara itu, Rijal mengatakan bahwa semua harus berpartisipasi aktif pada pesta politik. Sebab, keberlangsungan masyarakat tidak lepas dari politik.
“Kenapa sebagian dari kita menganggap bahwa politik tidak seperti apa yang kita harapkan? Karena banyak sekali ruang-ruang politik kita yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Maka dari itu, mari dorong jagoan kita. Gaet dia supaya mau membawa kepentingan kita. Kalau perlu, usulkan namanya di partai politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlunya sikap yang tepat dalam berpolitik.
“Jangan terlalu jauh dari kekuasaan supaya kita bisa berkoordinasi. Dan jangan terlalu dekat dengan kekuasaan supaya kita bisa mengontrol.”
Hal tersebut ditanggapi oleh Daeng Malik yang memiliki perspektif berbeda dengan Rijal. Menurutnya, pelibatan dari kalangan disabilitas serta akses ke parpol itulah yang tidak tersedia.
“Banyak yang sudah kita kunjungi. Tapi hanya sampai di situ saja. Sebagian besar bilang kalau mau buat program untuk disabilitas. Tapi pelibatan itu yang tidak ada. Ketika didatangi, mereka bilang dari mana saja? Lah, kamu yang tidak libatkan,” ungkapnya.
Salah seorang peserta Tuli, Andi Arfan mengungkapkan pengalamannya dalam menyambut janji politik dari seorang kandidat.
“Pernah ada salah satu kandidat yang akan berlaga di Pilkada. Visi misinya itu menurut kami bagus untuk teman-teman Tuli. Tapi setelah dia terpilih, dia ditahan,” ungkapnya melalui bahasa isyarat yang kemudian diterjemahkan oleh JBI.
Diketahui, program KULIK ini merupakan inisiasi dan bentuk kerja sama antara DPD PERTUNI Sulawesi Selatan dengan Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK). Yang mana pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang ketiga setelah berlangsungnya pertemuan perdana pada Agustus 2022 lalu dan pertemuan kedua pada Maret 2023 lalu.
disabilitasMakassarpertunisulsel
Komen (0)
Tambah Komen