Wakili Kaum Perempuan, Raslina Rasidin Dukung DPD RI Gugat PT 0 Persen di MK

JAKARTA - Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang juga politikus Partai Berkarya, Raslina Rasidin mendukung penuh langkah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendaftarkan gugatan PT (Presidential Threshold) Nol Persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak sedikit kaum perempuan yang saat ini gelisah dengan kondisi negeri ini. Terlebih lagi, minimnya keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun eksekutif, secara tidak langsung berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender. Kurangnya perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan. Dengan adanya PT 0 persen, maka siapapun termasuk tokoh perempuan bisa ikut bertarung dalam kancah kepemimpinan nasional," ujar Raslina, Jumat (10/12/2021). Raslina mengatakan, langkah DPD RI tersebut adalah bentuk nyata dari kolaborasi dengan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Dimana dalam perhimpunan tersebut Raslina adalah satu-satunya perempuan yang bergabung. Sedangkan dari DPD RI sendiri, sebagai wakil dari kaum perempuan ada Senator DKI Jakarta Sylviana Murni. "Mewakili kegelisahan kaum perempuan itu, Saya dan Mpok Sylviana sangat mendukung gugatan PT (Presidential Threshold) Nol Persen ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tambahnya. Minimnya keterwakilan perempuan kata Raslina, secara tidak langsung berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender. Di sisi lain kata Raslina, Bank Dunia pada 2012 sepakat bahwa saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan. "Untuk itu, jika MK mengambulkan gugatan tersebut, kaum perempuan akan memiliki kesempatan yang sama dan akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik," tukasnya. Saat ini, menurut Raslina keterwakilan perempuan Indonesia khususnya di dunia politik dan lembaga legislatif masih sangat kecil. Ia pun berharap akan ada peningkatan kemampuan berpolitik yang berkualitas dan benar-benar mewakili kaum hawa. "Keterwakilan perempuan dalam politik ini masih sangat kecil. Keterwakilan di legislatif belum mencapai 30 persen, bahkan 20 persen lebih dari jumlah keseluruhan anggota legislatif," tukasnya. Ia berpandangan, perempuan sejatinya, berpotensi besar di dalam bidang legislatif untuk memunculkan kebijakan-kebijakan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perempuan juga merupakan penggerak sosial bagi masyarakat sekaligus agen perubahan untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju dan baik. Oleh karena itu, Dirinya mengaku akan senantiasa berjuang memberikan pemahaman secara utuh kepada bangsa Indonesia, terutama kesadaran bagi perempuan untuk berpolitik di bidang legislatif. "Saya dan kawan-kawan aktivis maupun politisi, akan terus dan senantiasa memperjuangkan peningkatan peran perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif melalui program kerja di dalam hasil Kongres Kowani pada tahun 2019," ujarnya. Ia juga meminta, agar kaum perempuan khususnya emak-emak di Indonesia, untuk tidak takut menyuarakan sekaligus melawan oligarki. "Oligarki nyata-nyata telah mengkhianati Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, oligarki adalah musuh bangsa dan negara Indonesia. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara, saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan atau emak-emak mari bersatu, mengorganisir diri, membangun poros politik baru anti-oligarki," ujarnya.***