Undang Anies dan Sejumlah Tokoh, DPD RI Gelar Diskusi Soal IKN Serta Nasib Jakarta

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta sekaligus Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menginisiasi acara webinar series bertajuk ‘Menata Jakarta Pasca UU IKN’. Dilaksanakan secara hybrid di ruang Panmus DPD RI, Senayan dan dihadiri secara langsung oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai keynote speaker. Selain itu hadir sebagai nara sumber utama yakni pakar Otonomi Daerah sekaligus mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Hadir juga Tokoh Muhammadiyah Agus Suradika, Budayawan Nasional Syamsuddin CH Haesy, Tokoh Betawi yang juga mantan anggota DPD RI Dapil DKI Biem Benyamin, mantan anggota DPD RI Dapil DKI Azis Khafia Sekretaris DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas DKI Dadang Solihin, Dosen UI, Yasmin Shihab dan sejumlah akademisi seperti Strtata 2 UI, Lubby, Strata 2 UNJ Wiwiek, Pasca Sarjana bidang IT, Opan serta sejumlah staf DPD lainnya. Sementara yang hadir dalam jaringan (daring) antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sejarawan JJ Rizal, Sekretaris Majelis Adat Betawi Abdul Chair, Ketua KAHMI yang juga anggota majelis adat Betawi Siti Zuhro, mantan Kepala OJK Firdaus Djailani, Sekretaris Umum majelis adat Betawi Beki Mardani, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Daud Poliradja serta sejumlah tokoh lainnya. Sebagai Keynote Speaker, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa DPD RI melalui Komite I ikut terlibat dalam pembahasan fase pertama RUU IKN Baru. La Nyalla menyebutkan, terdapat kalimat yang tertulis dalam dokumen RUU tersebut berbunyi DPD RI mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran tidak terpisahkan, belum dibahas secara komprehensif. Dalam pandangan akhir, LaNyalla mengatakan bahwa DPD RI memberi 8 catatan kritis kepada pemerintah dan dapat diakses oleh publik dalam portal kesekretariatan DPD RI. “Beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita semua khususnya warga Jakarta, terutama terkait bagaimana nasib Jakarta setelah Ibu Kota pindah, sekaligus apa new positioning kota Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota dan bagaimana nasib aset-aset negara yang ada di Jakarta, seperti gedung parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor Kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan,” ujar La Nyalla di Senayan, Selasa (15/2/2022). Anggota DPD RI Dapil DKI yang juga Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menyatakan, bicara Ibu Kota Negara mesti berkaitan dengan simbol-sombol identitas bangsa. Senator asal Betawi ini kemudian mengajak forum berdiskusi soal apakah Kalimantan erat kaitannya dengan simbol identitas bangsa. Sylvi juga mengingatkan, Ibu Kota Negara harus memiliki visi sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable. Yang tidak kalah penting, kata Sylvi, adalah soal kepemilikan aset negara di Jakarta pasca IKN pindah. “Bagaimana design Ibu Kota? Don’t Worry be Happy, enggak usah khawatir kalau enggak jadi Ibu Kota. Terlalu banyak orang pintar, terlalu banyak fasilitas di Jakarta yang saya kita ya sampai 100 tahun saja masih bisa menikmati Jakarta sebagai Ibu kota ya mungkin masih bisa melebihi IKN nya,” kata Sylvi. “Terus yang mendasar adalah bagaimana status pemerintahan Provinsi? Bagaimana asetnya? Kalau swasta siapa? Mohon maaf saya engga mau etnis sentris, tapi siapa sih orang kaya yang akan beli,” lanjutnya. Sylvi juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Gubernur DKI saat ini lantaran menjadi trigger pada webinar series tersebut. Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan, Jakarta akan disiapkan menjadi salah satu kota global. Sehingga, kata Anies, bukan hanya orang global datang ke Jakarta, melainkan pandangan, kebiasaan yang ada di Jakarta itu dapat mewarnai dunia. “Apa yang dikerjakan rakyat Jakarta itu bisa di tiru bisa berpengaruh. Jadi kalau menyebut kota global itu dengan percaya diri bahwa kota ini diperhitungkan oleh yang lain,” kata Anies. Lebih lanjut Anies menyampaikan bahwa pikiran dan kata kata para founding fathers Indonesia diterima baik oleh negara di Asia dan Afrika. Menurutnya, visi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak agar Jakarta tidak hanya menjadi kota oenting bagi Indonesia, tapi juga penting bagi dunia. “Dan kalau kita perhatikan para pendiri republik ini adalah tokoh – tokoh yang pikirannya, kata-katanya di dengar di ikuti di Asia dan Afrika karena Indonesia dipandang sebagai sebuah bangsa global, bangsa yang jadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain,” tegasnya. Djohermansyah Djohan sebagai nara sumber utama yang juga mantan Dirjen Otda ini menilai penataan pemerintahan Jakarta ke depan juga harus menjadi fokus perhatian bersama. Menurutnya, trend dunia tidak bisa lepas dari empat poin desentralisasi. Apalagi, Jakarta memiliki tugas menentukan nasibnya setelah IKN Nusantara akan mulai dibangun di Kalimantan pada awal semester 2024. Ke empat desentralisasi itu yakni Politik, Administrasi, Ekonomi dan Fiskal. “Nah ini dari pandangan lokal goverment bisa saya kemukakan bahwa kita perlu menata beberapa hal yang penting kalau mau mempertahankan Jakarta pasca IKN,” kata Djohermansyah sebagai salah satu perancang awal RUU IKN. “Soal Pilkada dan soal pembuatan kebijakan publik, DKI cukup baiklah karena Pilkada sudah cukup berjalan dengan fair, pemenangnya juga simple mayority. Di Jakarta ini satu satunya daerah di Indonesia yang pemenangnya tidak suara terbanyak. Tapi yang 50 persen plus 1 baru kalau tidak, putaran kedua. Nah di daerah lainnya,” lanjutnya. Biem Benyamin, sebagai tokoh Betawi mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang sebagai referensi menentukan Jakarta ke depan. Menurutnya, draft ini telah mewakili seluruh elemen masyarakat Betawi. Biem berharap, ke depan Gubernur atau Wakil Gubernur merupakan representasi dari masyarakat Betawi. “Nah, kami ini tidak mau mengklaim ini punya siapa, tetapi draft RUU ini adalah produk masyarakat atau rakyat Betawi secara keseluruhan. Jadi memang, itu yang kita inginkan kita bersatu untuk menggoalkan sebuah RUU ini. Kina namakan ini Betawi satu, karena memang belum berani menamakan ini produk Bamus atau organisasi yang lain. Kita harapkan masyarakat Betawi ini punya peran yang lebih secara politik misalnya Gubernur atau Wakil Gubernur harus ada komponen atau unsur Betawi nya,” kata Biem. Lebih lanjut, Biem menyarankan agar kekhususan Jakarta antara lain diberikan hak otonomi di daerah tingkat dua. Hal itu, kata Biem, agar dapat menyatukan Jakarta dengan kota penyangga seperti Depok, Tangerang Selatan, Bekasi dan lainnya. “Kalau otonomi di tingkat dua, itu akan menjadi satu yang menarik buat mereka sehingga mereka bisa bergabung. Jadi bukan pemekaran, tetapi penggabungan wilayah. Jadi itu poin politiknya sangat penting,” imbuhnya. Dadang Solihin mengatakan, perlu disusun skenario planing menyoal Jakarta setelah tidak lagi jadi Ibu Kota, misalnya menjadi empat kuadrat. Driving forces-nya, adalah budaya dan ekonomi. Dadang menyarankan agar menggunakan konsep CGI dalam menentukan arah Jakarta ke depan. Yakni, Controversies, Gap dan Inkonsistensi. Kemudian, lanjut Dadang, dilakukan kajian analitik menggunakan metode SWAR. “Catatan saya disini adalah penting sekali akan keberadaan Bamus karena akan mendapat tanggung jawab yang besar sehingga sudah saatnya Bamus benchmarking pada organisasi sejenis baik di Indonesia maupun di luar negeri,” kata Dadang. Terkait administrasi pemerintahan di Jakarta, Dadang menilai bahwa Jika diberikan keluasan bagi wilayah di Jakarta menjadi daerah otonomi. Maka, akan ada 7 entitas otonom yakni satu Provinsi dan enam kota/kabupaten. “Itu konsekuensinya besar misalnya harus ada enam DPRD dan perkembangan lainnya. Saya kira Jakarta harus memposisikan diri di Indonesia dan global dengan motto Jakarta Terdepan sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa sebagaimana yang digaungkan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas,” tutupnya. Diketahui, webinar tersebut akan diselenggarakan secara berkala atau mengusung konsep series. Sebagai informasi, diskusi sejatinya akan dihadiri anggota DPD RI dari Dapil DKI lainnya seperti Jimmly Assiddiqhie, Fahira Idris, Dailami Firdaus dan mantan BPK RI Bahrullah Akbar yang pada kesempatan itu mereka berhalangan hadir lantaran tengah dalam kesibukan lainnya.