UGM Kembangkan Alat Deteksi Gempa, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Dukungan

SURAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi tim Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengembangkan alat early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini gempa. Menurut LaNyalla, penelitian tersebut harus mendapat dukungan serius. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang rentan dengan bencana. Untuk itu segala penemuan yang berpotensi perlu dikawal pemerintah. "Apalagi sering kali peringatan dini kebencanaan gagal diantisipasi pemda sehingga korban dan kerusakan akibat bencana cukup tinggi. Maka memang diperlukan sarana untuk mitigasi bencana yang memadai," tutur LaNyalla saat kunjungan kerja ke Surakarta, Jumat (4/6/2021). Dijelaskan LaNyalla, alat EWS besutan UGM itu telah dikembangkan sejak tahun 2018 dan mampu mendeteksi beberapa kali gempa, termasuk gempa di Toli-toli pada 29 Mei 2021, tiga hari sebelum kejadian. Meski sudah beberapa kali tepat memprediksi kejadian gempa, tim peneliti masih terus melakukan pengembangan. "Pengembangan ini yang harus didukung oleh pemerintah. Kemendikbud dan Ristek perlu memberi pendampingan karena penelitian ini berada di bawah perguruan tinggi. Apa yang diperlukan tim peneliti perlu mendapat bantuan," ucapnya. Menurut LaNyalla, tim peneliti UGM memanfaatkan teknologi internet of thing (IoT) pada alat pendeteksi itu. Alat EWS ini tersusun dari sejumlah komponen, seperti detektor perubahan level air tanah dan gas radon, pengondisi sinyal, kontroler, penyimpan data, sumber daya listrik. "Dari teknologi IoT, alat akan bekerja berdasarkan perbedaan konsentrasi gas radon dan level air tanah yang merupakan anomali alam sebelum terjadinya gempa bumi. Upaya tim peneliti patut kita apresiasi dan jika sudah memungkinkan diproduksi sebanyak mungkin untuk dibagikan ke pemda-pemda, khususnya daerah yang rawan bencana," terang LaNyalla. Mantan Ketua Umum PSSI ini juga mendorong para peneliti untuk mengembangkan alat EWS untuk kebencanaan lain. LaNyalla menilai, semakin banyak inovasi dilakukan kalangan akademisi yang didukung oleh pemerintah, maka mitigasi bencana di daerah juga akan semakin lebih baik. "Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk penelitian-penelitian sejenis, seperti alat pendeteksi longsor dan banjir. Dengan demikian ke depan kita mampu memperbaiki sistem mitigasi kebencanaan yang kerap mengancam masyarakat," tutupnya. (*)