Data menyebut, dalam implementasi penggunaan Produk Dalam Negeri ini, Pemko Padang mengalami peningkatan nilai komitmen P3DN dari tahun 2023 sebesar 53,06 persen, naik 14,41 persen menjadi 67,47 persen pada 2024.
"Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang diubah dengan PerPres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65, Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan wajib mengalokasikan 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah," pungkas Andree Algamar. (Rel/AS)Sukseskan GNBBI, Pemko Padang Dorong Belanja Produk Lokal
Padang, Tinta Rakyat - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendorong belanja Produk Dalam Negeri (PDN) untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).
Pemko Padang pun menjalin kerjasama dengan PT. AyooKlik Jbros Teknologi dalam kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Ruang Bagindo Aziz Chan, Aia Pacah, pada Kamis (27/2/2025).
Kegiatan itu mensosialisasikan pemanfaatan platform E-Katalog versi 6.0, sebagai sarana belanja produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum di Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Harmadi Algamar menegaskan kegiatan ini merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
"Hal ini merupakan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dalam usaha menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah" ujarnya.
Data menyebut, dalam implementasi penggunaan Produk Dalam Negeri ini, Pemko Padang mengalami peningkatan nilai komitmen P3DN dari tahun 2023 sebesar 53,06 persen, naik 14,41 persen menjadi 67,47 persen pada 2024.
"Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang diubah dengan PerPres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65, Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan wajib mengalokasikan 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah," pungkas Andree Algamar. (Rel/AS)
Data menyebut, dalam implementasi penggunaan Produk Dalam Negeri ini, Pemko Padang mengalami peningkatan nilai komitmen P3DN dari tahun 2023 sebesar 53,06 persen, naik 14,41 persen menjadi 67,47 persen pada 2024.
"Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang diubah dengan PerPres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 65, Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan wajib mengalokasikan 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah," pungkas Andree Algamar. (Rel/AS)
Ikuti kabar terbaru Tinta Rakyat melalui kanal resmi kami.
Diskusi Pembaca
Komentar (0)
Masuk atau daftar untuk menulis komentar.
Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah yang pertama menanggapi.