Bertemu Pepabri PKP Siap Jadi Penyambung Lidah Purnawirawan TNI-Polri

JAKARTA - Komitmen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang siap menjadi Fraksi TNI/Polri jika lolos Parliementary Treshold 4% atau melenggang ke Senayan kembali dinyatakan oleh ketua umumnya Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D. Hal tersebut disampaikan oleh Yussuf saat bersilaturahmi dengan pengurus DPP PEPABRI di kantornya, daerah Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/02/2022). Beberapa permasalahan bangsa turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. "Kami berkomitmen untuk memperjuangkan dan menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika. Itu merupakan garis partai yang tidak dapat ditawar lagi," ungkap Yussuf. "Jika dalam pemilu 2024 mendatang PKP masuk ke parlemen, akan berupaya keras adanya fraksi TNI/polri, dan purnawirawan dapat diperjuangkan," tegas mantan Komandan Denjaka TNI AL itu. Komitmen tersebut telah dinyatakan oleh Yussuf dalam beberapa momentum. Di antaranya saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP pada 24 September 2021 dan HUT PKP ke-23 pada 15 Januari 2022 lalu. Partai yang didirikan oleh mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu menghendaki bahwa kepentingan TNI/Polri beserta keluarga harus diperjuangkan. Pada silaturahmi dengan DPP PEPABRi tersebut, Yussuf didampingi oleh para pengurus DPN PKP di antaranya Wakil Ketua Umum PKP Mayjen TNI (Purn) Aslizar N Tanjung MBA, PhD, Sekretaris Jenderal PKP Irjen pol (Purn) Dr. Syahrul Mamma SH, MH, Kabid Pemenangan Pemilu Laksma TNI (Purn) Dr. M. Faisal Manaf SE, MM, MCDO, Kabid Litbang dan Evaluasi FHR Ghanty Sjahabuddin, serta Wasekjen Dewi Anggraeni dan Dyah Puspita Sari. Kunjungan itu disambut dan diterima oleh ketua umum DPP PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agung Gumelar yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Komjen Pol (Purn) Drs. Yun Mulyana dan pengurus DPP PEPABRI lainnya antara lain Mayjen TNI (Purn) H. Moch Akip Renatin, Mayjen TNI (Purn) S.N Suwima, danLaksda TNI (Purn) Heru Srijanto. Ketua umum DPP PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengatakan bahwa purnawirawan memiliki hak dan Kewajiban yang sama dengan WNI lainnya. "Sehingga purnawirawan bebas menentukan pilihan politiknya. Keinginan itu dituangkan dalam sistem demokrasi. Tugas utama kita adalah merajut persatuan dan kesatuan serta mengawal jalannya pembangunan untuk mewujutkan tujuan nasional kita," pungkas Agum. (*)