Semua Warga Terkena Krisis Ekonomi (Virus Corona)

Virus corona menghancurkan semua sendi perekonomian, sendi pendapatan warga. Semua warga yang bekerja di perusahaan atau sektor swasta akan terkena Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) dan sudah ada yang dirumahkan semenjak covid-19 merajalela.

Sehingga dampak pemutusan kerja semua warga mengalami krisis financial dan mulai bangkrut. Situasi ini terjadi tidak hanya dikalangan warga yang miskin. Tapi juga terdampak pada warga yang dahulunya kaya, penghasilan banyak terkena juga.

Beberapa hari yang lalu viral di medsos ada warga menengah keatas dengan gaji Rp. 80 juta menjadi trending topic di Twitter hari ini, Jumat (24/4). Seorang warganet bercerita tentang temannya, seorang pegawai swasta yang bergaji Rp 80 juta per bulan. Ini adalah kisah tragedi yang dibagikan akun @parsiholan. Temannya, kata dia, terkena badai PHK yang kini tengah terjadi akibat wabah virus korona baru COVID-19.

Temannga tersebut kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang memukul rumah tangganya karena mendadak semua kebutuhan jadi sulit dipenuhi. Cicilan rumah, kredit mobil, dan semua kebutuhan rumah tangga yang tinggi mendadak tak bisa dipenuhi, alias bangkrut.

Warga terkena dampak virus corona baru 2 bulan dirumahkan, rumah tangganya langsung berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Sewaktu masih bekerja mereka bisa bayar kredit mobil mewah Rp. 25juta sebulan, bayar KPR rumah di Kota Wisata harga 3 M bisa dibayar tiap bulan dan bayar-bayar yang lainnya.

Kondisi diatas sebenarnya sekarang banyak terjadi ketika virus corona mewabah. Apalagi kehidupan usaha Dan bisnisnya memakai putran pinjaman bank dan hanya mengandalkan gaji perbulan. Barang tentu semua ini akan terasa berat jika sekarang semua usaha stop dan tidak jalan.

Tapi masih bersyukur para pegawai negeri Sipil/ASN dan pegawai BUMN yang memiliki penghasilan atau gajinya Yang sudah diatur negara. Namun PNS/ASN yang saat ini masih meminjam dana di Bank untuk kebutuhan buat beli rumah, buat anaknya kuliah, buat usaha, kredit kendaraan dan lainnya juga akan terdampak. Tapi mereka tak melihatkan keluhan.

Sewaktu kehidupan ini normal sang PNS/ASN ada kegiatan dan penghasilan tambahan. Seminimalnya mendapatkan tambahan honor dari kegiatan dalam bentuk perjalanan dinas atau tugas lain yang ada honornya. Sekarang dengan ada virus corona ini tidak adalagi, semua anggaran diarahkan ke penangan covid-19 ini, otomatis tidak ada dana tambahan.

Uraian diatas sebahagian contoh warga yang terdampak dari akibat virus corona ini. Jika penulis uraikan satu persatu mungkin butuh lautan jadi tinta dan batang kayu jadi kertas dan penanya. Begitu kira-kira kondisi yang terjadi saat ini. Itu perlu jujur diakui agar semua orang tahu kondisi warga Indonesia saat ini.

Jika semua tahu bahwa kondisi warga ini terdampak semua. Maka Pemerintah secepatnya bantu warga tapa pandang bulu. Tidak perlu mempertimbangkan mereka punya rumah bagus, kendaran bagus, rumahnha reyot dan lainnya. Bantu rata semua sesuai dengan kebutuhan makan, listrik, air (kebutuhan dasar) selama penangan virus corona selesai.

Jangan saat ini dijadikan indikator memberi bantuan seperti kondisi negara ini lagi normal. Tapi berpikirlah semua tidak normal, maka Pemerintah Daerah bantu semua dengan BLT untuk bertahan hidup sampai situasi normal. Pemerintah perlu meniru negara tetangga seperti Malaysia, Australia, USA, Jepang bahwa mereka membuat kebijakan semuan warga negaranya dibantu tiap bulan selama lockdown diberlakukan.

Negara tersebut memperlakukan warganya sama ketika negaranya dinyatakan darurat kesehatan nasional. Nah Di Indonesia atau di Pemerintah Daerah seperti Sumbar idealnya berpikir harus seperti itu juga. Semua warga Sumbar diberikan bantuan sama rata dengan BLT Rp. 600ribu, kecuali warganya yang menolak.

Dalam kondisi sekarang tak ada simiskin, sikaya, bagi saja rata, semua dapat. Jangan lakukan dikotomi antar warga negara dalam kondisi sekarang ini. Mau jujur kalau dalam keadaan waktu normal yang kaya ini yang banyak menyumbang ke negara ini, pajaknya paling besar sikaya. Nah dengan kondisi saat ini tidak masalah mereka dibantu kecuali yang tidak mau menerima bantuan dana Pemerintah.

Warga sudah mulai linglung, warga sudah merasa beban hidupnya berat. Maka Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota jangan sibuk dengan data dan data yang terdampak atau tidak. Ingat semua masukan kedalam data terdampak. Sekarang bantu semua dengan dana BLT tersebut untuk semua warga negara/Kepala Keluarga kecuali yang menolak[*].

(Bagindo Yohanes Wempi)