Ratusan Aktivis PMII Berunjuk Rasa Menyoroti Kasus Mangkrak Di Tubuh Polres Sumenep

Sumenep - Madura.tintarakyat Com - Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menggelar aksi unjuk rasa menyoroti sejumlah kasus mangkrak di tubuh Polres Sumenep. “2023 Ganti Kapolres,” bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran saat unjuk rasa di depan Mapolres setempat, Jumat (27 Januari 2023). Beberapa poster lain yang juga tampak dibawa pasukan organisasi dengan lambang kubah terbalik bertabur bintang sembilan ini adalah tudingan lemahnya supremasi hukum. “Kasus korupsi gedung Dinkes, pembangunan KIHT, pungli pasar, tuntaskan,” jelas poster yang dibawa salah satu kader perempuan. Ditemui seusai aksi, Koordinator Lapangan, Dimas Wahyu Abdillah mengatakan, meski sudah sering berganti pucuk pimpinan di Mapolres Sumenep, namun kinerja dalam penegakan supremasi hukum masih lemah. Baca Juga: Tujuh Pengacara Pasang Badan, Dampingi PMII Sumenep dalam Kasus Dugaan Pencemaran Marwah Organisasi Buktinya, kasus menahun seperti tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung dinas kesehatan (Dinkes) masih belum selesai. Selain itu, kasus pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) juga tidak jelas sampai dimana proses hukumnya. “Ditambah kasus pencemaran nama baik organisasi kami (PMII,red) oleh salah satu media online. Ini juga sudah berlangsung 2 tahun sampai sekarang tidak jelas,” ungkapnya. Jika kondisi demikian terus berlanjut, Dimas bersama para aktivis PMII Cabang Sumenep yang kini dinakhodai oleh Abdul Mahmud mengancam akan turun jalan kembali dengan membawa jumlah massa lebih besar. Baca Juga: KNPI Jatim Desak Polres Sumenep Usut Laporan Dugaan Berita Hoaks dan Pencemaran Nama Baik PMII “2023 ganti Kapolres. Janji sejak tahun 2022 lalu sampai sekarang tidak ada buktinya, supremasi hukum tetap saja lemah. Artinya Sumenep hari ini benar-benar krisis supremasi hukum,” kecam Dimas, lantang. Sementara itu, Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan, beberapa tuntutan mahasiswa itu sebagain telah berhasil diselesaikan sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan kepolisian setempat. “Kalau untuk kasus gedung dinkes ini memang butuh waktu. Karena butuh sinkronisasi antara kami dengan kejaksaan, makanya ini terus kita kejar,” ungkapnya. Jebolan Akpol tahun 2023 ini menambahkan, dalam kasus rasuah pembangunan gedung Dinkes pihaknya bersama kejaksaan masih menggali unsur penting lain seperti pemenuhan perkara dari para tersangka agar tidak hilang lagi. Baca Juga: Aksi Heroik Kapolres Sumenep Naik Mobil Komando PMII, Pastikan Proses Penyebar Hoaks “Makanya ini terus kita dalami lagi. Karena itu yang memang kita kekurangan masih,” jelas mantan Kanit I Subdit V Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri ini. Sementara untuk kasus pencemaran nama baik PMII oleh salah satu media online, lanjut AKBP Edo, akan segera diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, kasus tersebut tidak masuk dalam Tipikor yang membutuhkan waktu lama. “Hasil koordinasi dengan penyidik akan kita selesaikan akhir bulan,” pungkasnya. (M.one/Ardi)