Bantuan tersebut berasal dari bantuan Gubernur Jawa Tengah tahun 2023,dan dialokasikan untuk pengaspalan jalan di dukuh Kalilumping,untuk teknis pekerjaan nya kami cari ahlinya dalam bidang pengaspalan dan pembangunan saluran air di dukuh Kalilumping melibatkan warga setempat bahkan sebenarnya bantuan pemerintah tersebut bisa dipihak tigakan kalau mau,tapi kami tidak lakukan itu kata sekdes Kaligayam waktu dikonfirmasi oleh awak media.jumat(09/06/2023)
Dan untuk saluran air disamping jalan yang diaspal merupakan anggaran dari dana desa yang sudah di RPJMD es tahun 2022.sekarang sedang dilaksanakan "tutur sekdes Kaligayam.
Ada kajian hukum menurut saya, Untuk proyek desa nantinya bisa dipihak ketigakan artinya yang menanginya pemborong yang ahlinya "ini dalam pengkajian,karena saya termasuk dari 4 orang yang ditunjuk mewakili kabupaten Tegal untuk mengikuti pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa nanti diundang di Jogja tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2023 ini" ujar Andriyanto sekdes Kaligayam.
Sedang untuk monitor dan evaluasi berupa pengawasan dari pihak inspektorat kabupaten Tegal"pungkas sekdes Kaligayam.
Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.
pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten.
Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa.(Pd/Ul, Diskominfo Jateng).
Liputan : M Bisri /csPembagunan Desa Kaligayam Margasari di Dukuh Kalilumping
Kabupaten Tegal
Slawi , Tinta Rakyat.com - Dukuh Kalilumping merupakan bagian dari desa Kaligayam kecamatan Margasari kabupaten Tegal, terletak di bagian ujung desa Kaligayam dengan akses jalan melewati Desa Dukuhtengah Margasari sedang dilakukan pembangunan desa berupa pengaspalan dan saluran air di dukuh Kalilumping.
Bantuan tersebut berasal dari bantuan Gubernur dan dana desa(DD) tahun 2023,nilai anggaran yang tertera di papan tranparansi/papan kegiatan pembangunan desa dengan nilai anggaran pengaspalan sebesar 200.000.000,-dari sumber anggaran Bantuan Gubernur (Bangub) 2023,dan pembangunan saluran air desa sebesar 78.000.000,- dari sumber anggaran dana desa(DD).
Info yang di peroleh Tinta Rakyat.com, pihak desa dalam hal ini kepala desa(kades) dan sekretaris desa(sekdes()Kaligayam bahwa bantuan pemerintah berupa bangub tahun 2023,yang sudah lama proposal diajukan dan baru tahun ini terealisasi.
Alhamdulillah semoga bantuan Gubernur ini,bisa bermanfaat terutama buat warga yang ada di pedukuhan Kalilumping tersebut berupa pembagunan aspal desa untuk akses warga agar mudah mobilitasnya dalam kegiatan sehari-hari mereka,mereka sangat membutuhkan akses jalan yang dulu rusak dan saluran air atau drainase yang belum ada sekarang dibangun saluran air agar air tidak tergenang dan masuk kepesawahan warga dan disamping supaya aspal tidak cepat rusak kena air dengan adanya saluran air samping jalan"ucap Eni Kades kaligayam.jumat(09/06/2023).
Bantuan tersebut berasal dari bantuan Gubernur Jawa Tengah tahun 2023,dan dialokasikan untuk pengaspalan jalan di dukuh Kalilumping,untuk teknis pekerjaan nya kami cari ahlinya dalam bidang pengaspalan dan pembangunan saluran air di dukuh Kalilumping melibatkan warga setempat bahkan sebenarnya bantuan pemerintah tersebut bisa dipihak tigakan kalau mau,tapi kami tidak lakukan itu kata sekdes Kaligayam waktu dikonfirmasi oleh awak media.jumat(09/06/2023)
Dan untuk saluran air disamping jalan yang diaspal merupakan anggaran dari dana desa yang sudah di RPJMD es tahun 2022.sekarang sedang dilaksanakan "tutur sekdes Kaligayam.
Ada kajian hukum menurut saya, Untuk proyek desa nantinya bisa dipihak ketigakan artinya yang menanginya pemborong yang ahlinya "ini dalam pengkajian,karena saya termasuk dari 4 orang yang ditunjuk mewakili kabupaten Tegal untuk mengikuti pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa nanti diundang di Jogja tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2023 ini" ujar Andriyanto sekdes Kaligayam.
Sedang untuk monitor dan evaluasi berupa pengawasan dari pihak inspektorat kabupaten Tegal"pungkas sekdes Kaligayam.
Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.
pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten.
Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa.(Pd/Ul, Diskominfo Jateng).
Liputan : M Bisri /cs
Bantuan tersebut berasal dari bantuan Gubernur Jawa Tengah tahun 2023,dan dialokasikan untuk pengaspalan jalan di dukuh Kalilumping,untuk teknis pekerjaan nya kami cari ahlinya dalam bidang pengaspalan dan pembangunan saluran air di dukuh Kalilumping melibatkan warga setempat bahkan sebenarnya bantuan pemerintah tersebut bisa dipihak tigakan kalau mau,tapi kami tidak lakukan itu kata sekdes Kaligayam waktu dikonfirmasi oleh awak media.jumat(09/06/2023)
Dan untuk saluran air disamping jalan yang diaspal merupakan anggaran dari dana desa yang sudah di RPJMD es tahun 2022.sekarang sedang dilaksanakan "tutur sekdes Kaligayam.
Ada kajian hukum menurut saya, Untuk proyek desa nantinya bisa dipihak ketigakan artinya yang menanginya pemborong yang ahlinya "ini dalam pengkajian,karena saya termasuk dari 4 orang yang ditunjuk mewakili kabupaten Tegal untuk mengikuti pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa nanti diundang di Jogja tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2023 ini" ujar Andriyanto sekdes Kaligayam.
Sedang untuk monitor dan evaluasi berupa pengawasan dari pihak inspektorat kabupaten Tegal"pungkas sekdes Kaligayam.
Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.
pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten.
Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa.(Pd/Ul, Diskominfo Jateng).
Liputan : M Bisri /cs
Ikuti kabar terbaru Tinta Rakyat melalui kanal resmi kami.
Diskusi Pembaca
Komentar (0)
Masuk atau daftar untuk menulis komentar.
Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah yang pertama menanggapi.