LPS Meringankan Warga, Bukan Membebani

Padang, Tinta Rakyat - Belakangan ini, cukup banyak perbincangan di masyarakat terkait naiknya tarif retribusi sampah di Kota Padang. Kenaikan ini sebenarnya merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Penerapan kenaikan tarif ini, juga bertepatan dengan diluncurkannya layanan jemput sampah ke rumah-rumah oleh Lembaga Pengambilan Sampah (LPS) di setiap Kelurahan. Karena program ini masih baru dan belum menjangkau seluruh wilayah. Beberapa warga mengeluhkan bahwa sampah mereka belum terlayani oleh LPS, namun tarif retribusi sudah naik saja, dari sebelumnya Rp. 10 ribu menjadi Rp. 24 ribuan per bulan. Namun perlu dipahami, meskipun LPS belum menjangkau semua rumah tangga. Kenaikan tarif ini tetap akan berlaku, karena memang sudah diatur dalam Perda. LPS bukanlah satu-satunya layanan yang termasuk dalam retribusi kebersihan, melainkan bagian dari penguatan layanan kebersihan kota secara menyeluruh. Lalu, apa saja layanan yang sebenarnya diterima warga dari retribusi kebersihan ini? Layanan yang utama didapatkan masyarakat, adalah layanan kebersihan dan keindahan kota. Seluruh warga menikmati manfaat dari jalan-jalan yang bersih, taman kota yang terawat, serta ruang publik yang bebas dari sampah. Selain itu layanan yang didapat warga yakni layanan penanganan sampah. Mulai dari pengumpulan sampah di TPS, pengangkutan dari TPS ke TPA, hingga pemrosesan akhir di TPA. Bahkan sampah yang dibuang sembarangan oleh sebagian warga, seperti di trotoar, median jalan, atau bahkan ke sungai, tetap diangkut dan ditangani oleh petugas kebersihan kota. Artinya, seluruh warga Kota Padang menerima manfaat dari pelayanan kebersihan ini. Maka, semua warga juga memiliki kewajiban untuk membayar retribusi tersebut. Kemudian perlu ditegaskan pula, bahwa program LPS adalah layanan ekstra dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang, dengan menggerakkan segala potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Ke depan, Pemko akan terus memperluas cakupan layanan LPS agar bisa menjangkau 100% rumah tangga dan pelaku usaha. Di saat semuanya itu tercapai, tidak akan ada lagi sampah yang dibuang sembarangan dan Kota Padang akan benar-benar bersih dan sehat. Justru dengan adanya LPS, masyarakat sangat diuntungkan. Dulu, meski hanya membayar retribusi Rp. 10 ribu, banyak warga yang harus menggunakan jasa penjemput sampah mandiri (seperti becak motor) dengan tarif berkisar antara Rp. 20 ribu hingga Rp. 50 ribu per bulan. Sekarang, dengan membayar retribusi resmi sebesar Rp 24 ribuan, warga bisa mendapatkan layanan pengambilan sampah langsung ke rumah oleh petugas LPS, tanpa biaya tambahan lagi. Dari pantauan media dan wawancara langsung dengan masyarakat, pada Kamis (10/4/2025). Dengan telah berjalannya LPS, membuat warga merasa terbantu. Warga tidak perlu lagi menunggu dan membayar tukang becak untuk mengangkut sampah. "Sekarang jauh lebih praktis. Petugas datang rutin ke rumah, kami tak perlu lagi bayar tukang becak sampah. Lingkungan pun jadi lebih bersih,” ungkap Rani, warga Durian Taruang, Kuranji. Hal serupa juga diakui, Mulyadi. Lelaki yang berdomisili di Lubuk Minturun itu, tak perlu risau lagi untuk membuang sampah. Sejak adanya LPS, waktu pengambilan sampah ke rumahnya menjadi terjadwal dan terjamin. “Dulu kami bingung buang sampah ke mana, kalau becaknya tak datang. Sekarang tinggal keluarkan sampah sesuai jadwal, langsung diambil. Kami senang dan merasa terlayani,” ungkap Mulyadi, lelaki dengan empat putri itu. Pemerintah Kota Padang berkomitmen, untuk terus meningkatkan kualitas layanan kebersihan kota, termasuk memperluas jangkauan LPS secara bertahap. Dukungan dari masyarakat sangat penting, dalam mewujudkan Padang yang bersih, sehat dan nyaman untuk semua. (Rel/AS)