KKP Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan Lahan Tambak Udang Terintegrasi Clear and Clean

JAKARTA - Dalam rangka pencapaian target produksi udang nasional sebesar 2 juta ton pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus memacu perwujudannya, salah satunya melalui program tambak udang terintegrasi sebagai akselerasi implementasi program terobosan pada subsektor perikanan budidaya yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Guna memastikan lahan yang akan digunakan sebagai tambak udang terintegrasi nantinya _clear and clean_, DJPB melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah yang akan dijadikan lokasi tambak udang terintegrasi di Jakarta tanggal 10-11 Februari 2022. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu dalam pencapaian target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024, tentunya bukan hal yang mudah dan bukan hanya tugasnya KKP saja. “Langkah strategis dalam pencapaian target peningkatan produksi udang nasional melalui 2 model yaitu pertama revitalisasi, meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional. Selanjutnya langkah yang kedua melalui tambak udang terintegrasi yang nantinya melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah pusat,” papar Tebe, sapaan akrabnya, Jumat (11/02/2022). Seperti diketahui, saat ini berdasarkan data yang dimiliki DJPB bahwa lahan eksisting tambak udang di Indonesia baru terdapat 300.501 hektare, yang terdiri dari tambak intensif seluas 9.055 hektare, tambak semi intensif seluas 43.643 hektare, dan lahan tambak tradisional seluas 247.803 hektare. “Dari kondisi lahan eksisting yang ada saat ini kita hanya mampu memenuhi kebutuhan udang sekitar 856.000 ton, jadi masih kurang sekitar 1 juta lebih lagi untuk mencapai produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. Tentunya ini bukan hanya intervensi dari pemerintah pusat saja, namun diperlukan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta,” ujar Tebe. Sehingga pihaknya mengajak kepala daerah untuk berkoordinasi guna mewujudkan persetujuan _Green Book_ pada April 2022 mendatang, yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan _Blue Book_ pada Desember 2021 lalu dari Kementerian PPN/Bappenas. Progresnya sudah berjalan, Tebe menyampaikan saat ini KKP sudah mengidentifikasi calon lahan tambak udang terintegrasi di 5 lokasi sejak tahun 2021, antara lain, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Muna, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, KKP juga sudah berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian lain seperti PUPR, ATR/BPN, Kemendagri, dan Kemenkomarves. “Guna menjaga kelancaran program terobosan KKP salah satunya pelaksanaan tambak udang terintegrasi di setiap wilayah yang telah diidentifikasi, KKP juga telah berkoordinasi dengan Pemda setempat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat di 5 lokasi tersebut,” jelas Tebe. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mewanti-wanti agar pelaksanaan program tambak udang terintegrasi berjalan dengan baik dan lancar. “Saya berharap agar kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menghindari kecurangan yang mungkin saja bakal terjadi. Kasus korupsi yang sering terjadi seperti kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga dalam menjalankan program tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan,” tegas Yusuf. “Kita harus menyamakan persepsi, untuk membuang sifat yang tidak baik, dan bekerja dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan. Inspektorat Jenderal bertekad untuk semaksimal mungkin mengawasi program terobosan KKP agar tidak terjadi penyelewengan anggaran negara. Saya sampaikan, emban amanah dengan baik dan tidak menyelewengkan kewenangan. Banyak bertanya atau sharing, komunikasi tidak hanya sebatas di rapat koordinasi ini saja tapi harus banyak dan sering, agar wawasan menjadi lebih luas dan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, profesional, efektif dan efisien serta akuntabel,” kata Yusuf. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kabupaten Aceh Timur, Staf Ahli Bupati Aceh Timur, Darmawan menyampaikan kesiapannya untuk membangun tambak udang terintegrasi. “Kami punya 8 kecamatan yang berada di wilayah pesisir Selat Malaka, yang lahannya sudah _clear and clean_ karena tidak terdapat kawasan-kawasan lindung di sana, sehingga pelaksanaan tambak udang terintegrasi bisa segera dilakukan,” kata Darmawan. “Dengan adanya program pembangunan tambak udang terintegrasi di Aceh Timur, kami sangat bersyukur bisa mengembangkan tambak udang dan meningkatkan produksi udang di Kabupaten Aceh Timur. Kami akan selalu siap dan tentunya selalu menjalankan tugas dengan baik, meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin bakal terjadi serta menutup celah bagi oknum yang ingin bermain curang dalam pelaksanaan program tambak udang terintegrasi nantinya,” pungkas Darmawan. Sementara itu, turut hadir dalam rapat koordinasi antara lain Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syafrudin dan Fraksi PKS, Johan Rosihan. Jajaran pemerintah daerah yang hadir yakni Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Sumbawa, perwakilan dari Kabupaten Muna, perwakilan dari Kabupaten Aceh Timur, dan perwakilan dari Kabupaten Kota Baru, serta Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan juga perwakilan dari Biro Perencanaan dan Biro Hukum KKP.