KKP Gandeng Lembaga PBB untuk Cegah Penolakan Produk Perikanan di Pasar Global

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan mitigasi penolakan produk perikanan di pasar ekspor. Guna menjamin keberterimaaan produk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menggandeng United Nations Industrial Development Oganization (UNIDO), salah satu lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP) SMART-Fish fase 2 yang didanai hibah dari Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO), KKP melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pasar global untuk mendukung peningkatan ekspor dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia. “Sebagai koordinator utama pelaksanaan program GQSP ini, kami didukung oleh beberapa focal point di lingkup KKP, yaitu Ditjen Perikanan Budidaya, BKIPM, BRSDMKP, serta focal point di luar KKP yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN)," terang Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (3/3/2022). Dalam pertemuan tripartit, KKP-UNIDO-SECO (Steering Committee Meeting) pada akhir Februari 2022 lalu secara daring, Kepala Perwakilan SECO dari Kedutaan Swiss, Philipp Orga memastikan akan melanjutkan dukungan pendanaan melalui GQSP fase 3 yang akan dimulai 2023. Artati pun merespons positif komitmen baru ini dan menegaskan KKP akan mendukung penuh penyelesaian GQSP fase 2 dan meminta agar sejalan dengan program prioritas KKP dalam perbaikan rantai nilai hulu-hilir. "Kita akan dorong pemenuhan mutu dan standar produk untuk peningkatan ekspor melalui pencapaian 10.500 sertifikat Good Manufacturing Practices pada Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung kebijakan dan program penangkapan ikan terukur, pembangunan Kampung Nelayan Maju, pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal, dan pengembangan budidaya berbasis komoditas unggulan ekspor,” urainya. Dalam kesempatan tersebut, Artati melaporkan capaian kegiatan hingga Januari 2022 seperti terkait Komponen Infrastruktur Mutu, yaitu 2 dari 3 Lembaga Sertifikasi IndoGAP yang ada saat ini telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan siap untuk melaksanakan sertifikasi IndoGAP. Kemudian, telah tersusun naskah final Peraturan Menteri tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang siap disahkan oleh Menteri yang menaungi BSN. Tak hanya itu, Peta Jalan Pembangunan Laboratorium Metrologi Biologi Indonesia sudah selesai disusun, dan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Strategi BSN. Bahkan saat ini, 3 Laboratorium di bawah KKP dan Kementerian Perindustrian siap diakreditasi menjadi Produsen Bahan Acuan Mikrobiologi pertama di Indonesia, sementara 2 Laboratorium di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP siap diakreditasi menjadi Penyedia Pengujian Profisiensi. "31 SNI telah direvisi, dan SOP audit/inspeksi jarak jauh telah dilaksanakan untuk sertifikasi GMP dan HACCP," jelas Artati. Selanjutnya terkait Komponen Pemenuhan Standar bagi UMKM, yaitu telah tersedia 15 SOP perikanan budidaya yang sesuai dengan Kode Etik dalam Perikanan Budidaya yang Bertanggung Jawab (CCRF FAO), serta terdapat SNI dan beberapa Standar Internasional yang telah selesai diujicobakan. Saat ini, sedang dilakukan di antaranya sosialisasi untuk mencapai target implementasi oleh 2.500 pembudidaya ikan se-Indonesia, dilakukan transformasi 7 SOP ke dalam modul pelatihan, dilakukan digitalisasi SOP menjadi media ajar penyuluh, dilakukan blended learning di Politeknik AUP Jakarta, serta telah terbentuk 7 mitra program dan 80 UMKM pengolah yang mendapatkan sertifikat GMP. "Sebagai contoh, sekitar 26,5% nilai ekspor UPI di Tarakan yang saat ini menjadi mitra penerima kegiatan GQSP mengalami peningkatan, karena terjadinya penambahan pasar baru," katanya. Dari komponen Budaya Mutu, yaitu tersusunnya 5 rekomendasi kebijakan bidang mutu yang telah diadopsi oleh KKP, tersedianya 46 laboratorium perikanan yang terdaftar di jejaring laboratorium internasional, serta lebih dari 10.000 peserta telah dilatih atau mengikuti kegiatan awareness campaign, baik perwakilan dari pembina mutu, inspektur mutu, maupun penyuluh perikanan. Guna mencapai target peningkatan ekspor udang 250% di 2024, situs web dan branding udang Indonesia telah diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia. "Tentu dengan semua yang kita lakukan tersebut, kita berharap tidak ada lagi penolakan produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar internasional," tutupnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengingatkan pentingnya jaminan mutu dan standar sesuai persyaratan pasar global dalam rangka menjaga kepercayaan pasar dunia terhadap citra produk perikanan Indonesia. Selain jaminan tersebut, Menteri Trenggono meminta perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil supaya terus didorong untuk menghasilkan produk yang digemari konsumen baik di dalam mupun luar negeri, serta memiliki daya saing secara ekonomis, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.