Ketua DPD RI: Mau Wujudkan Indonesia Emas, Harus Kembali ke Pancasila

BANDUNG - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika Pancasila merupakan way of life menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu ditegaskan LaNyalla dalam Seminar Nasional III secara virtual yang dihelat Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan tema "Kolaborasi Nilai-Nilai Pancasila Menuju Indonesia Emas", Sabtu 29 Oktober 2022. Dikatakan LaNyalla, secara sederhana dapat dikatakan Indonesia Emas akan tercapai bila nilai-nilai Pancasila di semua lini kehidupan. "Sehingga harus dikolaborasikan, karena memang Pancasila adalah way of life bangsa," tegas LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, dalam pidatonya di Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 24 September 1955, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila sama sekali bukan ciptaannya. Pancasila sudah ada sebelum Republik ini ada, jauh di era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. "Itu artinya, dalam kajian ontologis, keberadaan Pancasila adalah spirit dan nilai-nilai masyarakat Nusantara, sebelum Indonesia diproklamasikan. Sehingga, spirit dan nilai-nilai dari Pancasila sejatinya adalah watak dasar atau DNA sli bangsa di Nusantara ini," ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyebut Pancasila merupakan warisan luhur bangsa di Nusantara ini, yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai way of life bangsa ini, sebagai Staats Fundamental Norm, sekaligus sebagai grondslag dan pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara. "Sehingga sudah seharusnya kita menjadikan Lima Sila dalam Pancasila sebagai pedoman dalam kita menjalankan negara ini. Itulah mengapa Pancasila harus dijabarkan dalam pasal-pasal dan penjelasan konstitusi kita. Yang artinya diimplementasikan sebagai Norma Hukum Tertinggi," papar LaNyalla. Persoalan mendasar bangsa saat ini adalah saat terjadinya amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Telah terjadi perubahan yang fundamental, di mana isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli telah diubah hampir 95 persen. Naskah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga dihapus total. Dalam kajian yang dilakukan Profesor Kaelan, isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 itu sudah tidak koheren lagi dengan Pancasila. Yang terjadi justru sebaliknya, menjabarkan Ideologi lain, yakni Liberalisme dan Individualisme. "Sehingga ekonomi kita juga semakin hari semakin liberal kapitalistik, karena ciri utama dari Demokrasi Pancasila sudah tidak ada lagi, sudah tidak tercermin di dalam konstitusi," ulas LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, salah satu ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Sehingga terjadi penjelmaan rakyat, tidak sekedar perwakilan rakyat. Mereka kemudian menyusun arah perjalanan bangsa dan memilih mandataris alias petugas rakyat yang diberi mandat. Sehingga rakyatlah yang menentukan cara bagaimana mereka harus diperintah oleh pemerintahan yang mereka bentuk. "Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita," beber LaNyalla. Jika kita berbicara tentang Indonesia Emas, di mana pada saat itu terjadi ledakan penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen dari populasi penduduk Indonesia, maka Peta Jalan menyiapkan itu menjadi sangat penting. "Dan, saya menawarkan gagasan untuk kita kembali kepada Pancasila secara murni dan konsekuen, dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Tetapi tentu dengan melakukan penyempurnaan konstitusi tersebut dengan cara yang benar, dengan teknik adendum. Sehingga tidak mengubah total menjadi Konstitusi baru," demikian LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr Haedar Nashir, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Profesor Dr Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr Kaelan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr Yudian Wahyudi, Co-Founder Centennial Z, Sultan Rivandi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, Arief Kurnia Miharja dan para Mahasiswa serta tamu undangan lainnya.(***)