Kepala Desa di Lamsel Ditahan Dalam Kasus Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Desa Tahun 2024

Tintarakyat-Lampung Selatan Penahanan seorang kepala desa oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mewarnai jagad berita di Bumi Khagom Mufakat. Tersangka berinisial IS (45), yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangunan, Kecamatan Palas, langsung ditahan usai Kejari Lamsel menetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana desa. pada Rabu (29/4/2026) siang. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa tahun 2024. Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Agung Trisa Fadilah Burdan, menjelaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang cukup untuk di naikan ke penyidikan. “Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujar Agung. Dalam tahun anggaran 2024, Desa Bangunan diketahui mengelola dana mencapai Rp2,04 miliar, yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp1,44 miliar dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp534 juta. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan anggaran yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp651,2 juta. “Dari hasil perhitungan, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp651 juta,” jelasnya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, IS langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 29 April hingga 18 Mei 2026. Ia dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejari Lampung Selatan menegaskan bahwa proses hukum akan terus dikembangkan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut,semua proses tetap akan berlanjut “Penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban,” tegas Agung. Kejaksaan juga memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa.(AN/AD)