JAKARTA – Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) yang juga sayap partai PDIP menyoroti masih langkanya minyak goreng di Indonesia. menyatakan heran, manajemen distribusi bahan pokok tidak bisa dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan setelah adanya aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) 14 ribu rupiah per liter. Penegak hukum seolah tak berdaya menghadapi bandit-bandit kebutuhan pokok rakyat.
Hal ini disampaikan Jimmy Fajar, Ketua Bidang Penggalangan Buruh dan Miskin Kota DPN Repdem melalui keterangannya yang dikutip tintarakyat.com, Jumat (11/03/2022).
“Kalau benar seperti klaim Menteri Perdagangan bahwa produksi sudah lebih dari cukup, seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang konon sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter. Ini janggal sekali”.
Pria yang akrab dipanggil Jimbong ini menduga, ada pihak yang sengaja melakukan sabotase ekonomi nasional dengan menaikkan bahan pokok kebutuhan rakyat menjelang bulan suci ramadhan.
“Pemerintah harus tegas menghadapi bandit-bandit sembako ini. Copot Menteri Perdagangan Lutfi! Ga becus kerjanya dia! Bosan mendengar kebohongan publik setiap dia bicara!” tegas Jimmy.
Jimmy menambahkan, “Semua instansi, baik Kementerian, penegak hukum dan KPPU harus bisa mengatasi hal ini. Ketua DPR RI bahkan sudah meninjau langsung ke pelosok-pelosok soal kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga kebutuhan bahan pokok ini. Kami sependapat, tangkap siapapun yang membuat kelangkaan minyak goreng dan hukum seberat-beratnya! Kejadian ini tidak boleh terulang!”, tutup aktivis 98 ini.
Komentar