Sementara itu, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar menyebutkan ketika kita berbicara tentang PMI yang terbayang di pikiran kita adalah donor darah. Namun peran itu semakin berkembang setelah keluarnya UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Kepalangmerahan, dimana terdapat tujuh tugas PMI. Antara lain memberikan bantuan Bersenjata, kerusuhan, lainnya; memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembinaan relawan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
"Intinya PMI sangat memiliki peran kuat dalam berkolaborasi dengan pemerintah Daerah" sebut Aristo.
Sekretaris PMI Padang Pariaman, Drs. H Martoni dalam laporannya menyampaikan beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah hari ini. Diantaranya, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyampaian arah kebijakan dan memilih Ketua umum PMI Padang Pariaman periode 2025-2030. (Rel/Dafit)JKA, PMI Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjalankan Misi Kemanusiaan
Parik Malintang, Tinta Rakyat - Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat dan Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis membuka Musyawarah Kabupaten III Palang Merah Indonesia (PMI) Padang Pariaman Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sekda lantai II Komplek Ibu Kota Kabupaten (IKK) Parit Malintang, pada Senin (10/3).
Juga hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar beserta jajaran PMI Provinsi dan jajaran pengurus PMI Kabupaten Padang Pariaman serta para relawan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyebutkan, bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki peran strategis dalam membantu Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, kebencanaan, sosial, hingga pendidikan.
Dia menjelaskan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, PMI menjadi garda terdepan dalam upaya kemanusiaan di Indonesia.
JKA menyampaikan Apresiasi atas kinerja PMI Padang Pariaman, masyarakat telah menyaksikan betapa besar kontribusi PMI dalam berbagai aksi kemanusiaan. Mulai dari respons cepat terhadap korban bencana, keterlibatan dalam penanganan krisis kesehatan, pelayanan darah, hingga berbagi pengetahuan teknis kepalangmerahan.
"Semua ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat" sebutnya.
Dia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu mendukung dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi PMI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
"Karena pada hakikatnya, PMI adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan misi kemanusiaan. Oleh karena itu, sinergi antara PMI dan berbagai elemen masyarakat harus terus diperkuat. Agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta peran yang sangat strategis dalam hal bantuan aksi kemanusiaan" tutupnya.
Sementara itu, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar menyebutkan ketika kita berbicara tentang PMI yang terbayang di pikiran kita adalah donor darah. Namun peran itu semakin berkembang setelah keluarnya UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Kepalangmerahan, dimana terdapat tujuh tugas PMI. Antara lain memberikan bantuan Bersenjata, kerusuhan, lainnya; memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembinaan relawan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
"Intinya PMI sangat memiliki peran kuat dalam berkolaborasi dengan pemerintah Daerah" sebut Aristo.
Sekretaris PMI Padang Pariaman, Drs. H Martoni dalam laporannya menyampaikan beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah hari ini. Diantaranya, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyampaian arah kebijakan dan memilih Ketua umum PMI Padang Pariaman periode 2025-2030. (Rel/Dafit)
Sementara itu, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar menyebutkan ketika kita berbicara tentang PMI yang terbayang di pikiran kita adalah donor darah. Namun peran itu semakin berkembang setelah keluarnya UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Kepalangmerahan, dimana terdapat tujuh tugas PMI. Antara lain memberikan bantuan Bersenjata, kerusuhan, lainnya; memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembinaan relawan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
"Intinya PMI sangat memiliki peran kuat dalam berkolaborasi dengan pemerintah Daerah" sebut Aristo.
Sekretaris PMI Padang Pariaman, Drs. H Martoni dalam laporannya menyampaikan beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada kegiatan Musyawarah hari ini. Diantaranya, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyampaian arah kebijakan dan memilih Ketua umum PMI Padang Pariaman periode 2025-2030. (Rel/Dafit)
Ikuti kabar terbaru Tinta Rakyat melalui kanal resmi kami.
Diskusi Pembaca
Komentar (0)
Masuk atau daftar untuk menulis komentar.
Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah yang pertama menanggapi.