Ditemukan 2.122 Kasus, Pemko Padang Serius Putuskan Mata Rantai TBC

Tinta Rakyat Sumbar,- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan serius dalam memutuskan mata rantai penyakit tuberculosis (TBC). Hingga Juni 2024 tercatat 2.122 kasus TBC di Kota Padang. Pj Sekda Yosefriawan menjelaskan, pada tahun 2024 Kota Padang diestimasikan terdapat 4.838 kasus TBC, namun yang ditemukan sebanyak 2.122 kasus TBC. "Berdasarkan data Dinkes 16,4 persen berasal dari luar kota Padang, sementara itu 83,6 persen (1773 kasus) berasal dari Kota Padang yang tersebar di 11 kecamatan. Kasus TBC menurut kelompok umur 20 persen pada anak usia 0-14 tahun, 80 persen pada usia 15 tahun ke atas," kata Yosefriawan saat pertemuan koordinasi dan revitalisasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (9/7/2024). Dijelaskannya, untuk keberhasilan pengobatan pasien TBC pada tahun 2023, pasien yang menyelesaikan pengobatan sebanyak 90,4 persen, putus berobat 5,4 persen, meninggal 3,5 persen, pindah 0,5 persen dan gagal pengobatan 0,2 persen. "Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus TBC, dengan pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberklosis di Padang untuk melaksanakan penjaringan kasus TBC di sekolah, pesantren, tempat kerja dan rutan serta faskes dan masyarakat Kota Padang," jelasnya. Kadis Kesehatan, dr. Srikurnia Yati menuturkan, kasus TBC paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah, merupakan daerah yang luas dan mempunyai penduduk yang padat. Terdapat lima puskesmas yang siap melakukan skrining di wilayah Koto Tangah. "2.122 kasus ini harus dilakukan pengobatan selama 6 bulan, harapan kita semua pasien yang sudah positif itu dapat disembuhkan, sehingga tingkat persentase kesembuhan untuk Kota Padang mencapai 100 persen," ungkap dr.Srikurnia. Menurutnya, untuk skrining TB tidak memandang usia, selagi ditemukan keluhan lebih dari dua minggu pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel dahaknya. "Dibanding tahun lalu tercatat sekitar 3.800 temuan kasus TBC selama 2023. Jika dibandingkan dengan rentang waktu hingga Juni 2024 memang ada peningkatan. Skrining juga dilakukan di sekolah, pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah," ujarnya.(Zulfidial, SH)