Dikalahkan Dedi Mulyadi, Pengamat: Airlangga Tidak Layak Diusung

JAKARTA- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai tidak layak diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena elektabilitasnya masih rendah hingga kini. Padahal, dia memiliki kekuatan kapital dan jabatan mentereng. Saking rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga bahkan bisa dikalahkan oleh mantan Bupati Purwakarta yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Fraksi Partai Golkar, Dedi Mulyadi. Ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada Minggu 9 Januari 2022 lalu. "Artinya kalau Airlangga dikalahkan elektabilitasnya oleh seorang Dedi itu menguatkan penilain saya, bahwa Airlangga ini tidak layak untuk dijual," kata pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa (11/01/2022). Hasil survei Indikator mengungkapkan, elektabilitas Dedi mencapai 1%, sedangkan Airlangga 0,1% saat responden ditanya secara spontan soal pilihan presidennya tanpa ada opsi nama (top of mind). Nama Dedi tidak pernah masuk bursa calon presiden (capres) sebelumnya. Rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga tersebut juga tecermin dari pertanyaan lain soal capres dalam simulasi 33 dan 19 nama semi-terbuka pada survei yang sama. Secara berturut-turut meraih 0,2% dan 0,9%. Riset Indikator ini dilaksanakan pada 6-11 Desember 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang memiliki hak suara di 34 provinsi se-Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang terdisitribusi secara proporsional di seluruh provinsi. Toleransi kesalahan (margin of error/MoE) survei ini sekitar kurang lebih 2,9%. Adapun tingkat kepercayaannya (level of confidence) sebesar 95%. Jamiluddin menerangkan, dirinya sudah sejak lama berkesimpulan Airlangga tidak layak jual lantaran tak bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Misalnya, menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar (Desember 2019-sekarang), mantan Menteri Perindustrian (Juli 2016-Oktober 2019), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2019-sekarang), dan eks anggota DPR (2004-Juli 2016). "Selain itu, dia juga gencar memasang billboard di kota-kota besar juga dia rajin mengunjungi tokoh-tokoh agama. Nah, bahkan dia juga sudah punya relawan. Apalagi, dia berkuasa pada Satgas Covid-19, yang namanya setiap hari muncul di media. Artinya, kalau memang dia mempunyai nilai jual, pasti elektabilitasnya sudah meroket," jelasnya. Menurut Jamiluddin, kegagalan Airlangga mengoptimalkan potensinya tersebut imbas dari caranya membangun pencitraan (branding) yang cenderung formal bak pejabat Orde Baru. Padahal, cara ini sudah tak dilirik publik dan tidak sesuai perkembangan zaman. "Harusnya sebagai seorang pemimpin, dia itu harus menyesuaikan sesuai eranya. Era sekarang menginginkan pemimpin-pemimpin yang lebih cenderung informal, yang lebih dekat dengan publik. Jadi, dia tidak memasang jarak dengan masyarakat dan dia duduk santai duduk lesehan dengan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar pada sosok Airlangga," tuturnya. Dirinya menilai, elite Golkar juga cenderung memaksakan Airlangga untuk maju sebagai capres. Baginya, mestinya sudah mencari alternatif lain mengingat Airlangga tidak layak untuk diperjuangkan. Apabila tetap memaksakan Airlangga, partai berlogo pohon beringin ini bakal kembali kehilangan momentum untuk menjadikan kadernya sebagai capres ataupun calon wakil presiden (cawapres) sebagaimana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Padahal, Golkar termasuk partai papan atas lantaran selalu bertengger di tiga besar. "Iya, itu makanya saya bilang, kalau mereka, elite-elite Golkar di DPP, itu masih ngotot (mengusung Airlangga), akan kehilangan momentum," tegasnya. Jamiluddin pun menyarankan Golkar segera melakukan penjaringan internal dengan mengadakan survei guna mengetahui pasti siapa kader yang pantas dijagokan pada Pilpres 2024. Jika langkah tersebut dilakukan, partai peninggalan Orba ini bakal "bersinar" kembali dan meminimalisasi konflik antarfaksi-faksi yang ada. "Kalau dilakukan survei, tentu lembaga survei yang kredibel yang diberi keluasan tanpa intervensi, maka diharapkan faksi-faksi Golkar dapat menerima. Tapi, kalau tidak, faksi-faksi itu akan muncul kembali dan itu akan membuat mereka hanya jadi 'penonton' [saat pilpres]. Itu yang saya," tutupnya. Politikus senior Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, sebelumnya mengakui, Dedi Mulyadi mendapatkan perhatian publik lebih baik ketimbang Airlangga Hartarto. Alasannya, Dedi intens mempublikasi berbagai aktivitasnya terjun ke lapangan di media sosial. Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR itu berpesan kepada Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya. "Kalau ada yang ingin jadi pemimpin dan masih di bawah (elektabilitasnya), ya, berubahlah gayanya supaya bisa menguber menjadi yang di atas. Semuanya, termasuk Pak Airlangga, karena ini fakta," urainya. (rls)