Bersumber dari APBD, Ketua DPD RI Minta Daerah Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

JAKARTA - Kasus pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang bertugas di SD 169 Sadar memantik keprihatinan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta agar kasus serupa tak terulang di kemudian hari. Pada saat yang sama, LaNyalla meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Salah satu solusinya adalah memberikan tunjangan bagi guru honorer yang bersumber dari APBD. "Setidaknya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tunjangan daerah bagi guru honorer yang bersumber dari APBD," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021). Senator Dapil Jawa Timur itu meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengkaji permasalahan kesejahteraan guru honorer dan memperlakukan mereka dengan cara yang lebih arif. Diakuinya, honor yang diterima guru honorer memang jauh di bawah standar kelayakan. Untuk itu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan guru honorer. "Pasti dapat dialokasikan dana yang wajar bagi guru honorer. Pemerintah wajib memperhatikan masalah ini dan menuntaskannya dengan segera," pinta LaNyalla. Di sisi lain, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga memberi perhatian khusus terhadap persoalan pemberian bantuan tunjangan khusus guru bukan PNS atau dana bantuan guru honorer agar benar-benar tersalurkan seutuhnya kepada mereka. "Jangan ada pemotongan karena hak mereka sudah kecil. Saya minta persoalan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer agar benar-benar menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusinya," tegas LaNyalla.(***) Keterangan foto: Ketua DPD RI bersama sejumlah senator dalam kunjungan kerja ke Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Papua Barat beberapa waktu lalu.