Tak hanya pelabuhan, dalam perencanaan juga disiapkan pembangunan fasilitas penunjang. Seperti penginapan dan cottage, serta kawasan pemandian wisata. Yang nantinya diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata lokal.
Pertemuan ini juga menegaskan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak luas, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi pesisir di Kabupaten Padang Pariaman.
Audiensi ini, menjadi tonggak awal yang penting dalam mewujudkan visi Padang Pariaman. Sebagai kawasan pesisir yang produktif, terhubung, dan berdaya saing tinggi dalam konteks pembangunan Daerah maupun Nasional.
Diketahui, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan transportasi nasional. Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 23 Tahun 2022, PM No. 17 Tahun 2022 dan KM No. 41 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi, (Rel/Dafit)AUDIENSI DENGAN KEPALA BAKETRANS, BUPATI BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN
Jakarta, Tinta Rakyat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hal ini ditandai, dengan dilakukan pertemuan dan audiensi antara Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan RI, Robby Kurniawan di Kantornya jalan Medan Merdeka Timur no. 5 Gambir Jakarta Pusat, pada Rabu (23/4/2025).
Dalam audiensi yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis tersebut, Bupati JKA membahas rencana pembangunan pelabuhan baru di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai salah satu upaya, memperkuat konektivitas daerah dan membuka peluang investasi yang lebih luas.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan harapan, agar Badan Kebijakan Transportasi dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pelabuhan tersebut.
“Kami sangat serius dalam mendorong pembangunan pelabuhan ini, karena akan menjadi pintu gerbang baru bagi aktivitas ekonomi dan logistik di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Bupati.
Untuk menunjang realisasi proyek tersebut, Bupati menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan berbagai kemudahan bagi para investor, antara lain:
1. Penyediaan Lahan, Pemkab akan menyiapkan lahan strategis untuk pembangunan pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Kemudahan Perizinan, seluruh proses perizinan akan dipermudah dan dipercepat guna mendorong minat investasi.
Tak hanya pelabuhan, dalam perencanaan juga disiapkan pembangunan fasilitas penunjang. Seperti penginapan dan cottage, serta kawasan pemandian wisata. Yang nantinya diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata lokal.
Pertemuan ini juga menegaskan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak luas, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi pesisir di Kabupaten Padang Pariaman.
Audiensi ini, menjadi tonggak awal yang penting dalam mewujudkan visi Padang Pariaman. Sebagai kawasan pesisir yang produktif, terhubung, dan berdaya saing tinggi dalam konteks pembangunan Daerah maupun Nasional.
Diketahui, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan transportasi nasional. Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 23 Tahun 2022, PM No. 17 Tahun 2022 dan KM No. 41 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi, (Rel/Dafit)
Tak hanya pelabuhan, dalam perencanaan juga disiapkan pembangunan fasilitas penunjang. Seperti penginapan dan cottage, serta kawasan pemandian wisata. Yang nantinya diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata lokal.
Pertemuan ini juga menegaskan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak luas, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi pesisir di Kabupaten Padang Pariaman.
Audiensi ini, menjadi tonggak awal yang penting dalam mewujudkan visi Padang Pariaman. Sebagai kawasan pesisir yang produktif, terhubung, dan berdaya saing tinggi dalam konteks pembangunan Daerah maupun Nasional.
Diketahui, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan transportasi nasional. Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 23 Tahun 2022, PM No. 17 Tahun 2022 dan KM No. 41 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi, (Rel/Dafit)
Diskusi Pembaca
Komentar (0)
Masuk atau daftar untuk menulis komentar.
Belum ada komentar yang disetujui. Jadilah yang pertama menanggapi.