ASDP Optimalkan Layanan, Antrean Logistik di Bakauheni Berangsur Terurai

Tintarakya-Lampung Selatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat peningkatan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Bakauheni pada Selasa (31/3), yang didominasi kendaraan logistik seiring kembali normalnya aktivitas distribusi pasca puncak Angkutan Lebaran 2026. Kondisi ini merupakan dampak berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas yang sebelumnya diberlakukan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Pembatasan tersebut berlaku di lintasan Bakauheni-Merak pada 23-29 Maret 2026 dan Ketapang-Gilimanuk pada 13-29 Maret 2026. Dibukanya kembali akses tersebut mendorong peningkatan arus kendaraan logistik menuju pelabuhan. Berdasarkan pemantauan di lapangan, antrean kendaraan sempat mencapai sekitar 5 kilometer. Meski terjadi kepadatan, kondisi ini masih dinilai dalam batas yang dapat dikendalikan melalui penguatan pola operasi dan koordinasi lintas instansi. Merespons peningkatan tersebut, ASDP bersama regulator dan stakeholder melakukan sejumlah penyesuaian layanan, seperti percepatan bongkar muat, pengaturan kuota tiket, serta penerapan skema waktu tiket H-12 hingga H+48 guna meratakan distribusi kedatangan pengguna jasa. Optimalisasi juga dilakukan melalui penerapan pola operasi Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) di empat dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar, serta penambahan trip untuk meningkatkan kapasitas angkut. Di sisi darat, pengendalian arus kendaraan dilakukan melalui delaying system di sejumlah buffer zone, yakni KM20, KM49, dan KM87, guna menjaga ritme pergerakan menuju pelabuhan. ASDP turut mengoptimalkan pelabuhan penunjang di Wika Beton dengan dukungan empat kapal aktif. Melalui berbagai langkah tersebut, antrean kendaraan secara bertahap dapat terurai dalam waktu sekitar lima jam. GM ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, menyatakan pihaknya terus memastikan penguatan layanan berjalan konsisten untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, khususnya logistik. “Secara umum kondisi operasional tetap terkendali dan terus dimonitor bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. (*)