JAKARTA – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam menolak wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode yang mengemuka akhir-akhir ini.
“Wacana masa jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi dan konstitusi yang telah membatasi masa jabatan presiden sebanyak dua periode,” kata Zaenal Abidin Riam di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Menurut pria yang akrab disapa Enal ini, jika diberi peluang untuk lebih dari dua periode, maka hal itu sama saja membuka ruang bagi lahirnya otoritarianisme yang justru berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.
“Tidak menutup kemungkinan bila wacana tiga periode berhasil diwujudkan, maka nanti muncul lagi isu empat periode dan seterusnya, ujungnya adalah melanggengkan kekuasaan tanpa membuka ruang regenerasi kepemimpinan,” kata ujarnya.
Disamping itu, pengamat Kebijakan Publik ini menilai wacana presiden tiga periode adalah kemunduran besar, bahkan musibah bagi demokrasi. Sebab, syarat utama demokrasi yang sehat adalah pembatasan masa jabatan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
“Menambah masa jabatan presiden tanpa dasar yang kuat sama saja memaksa konstitusi tunduk pada ambisi kekuasaan,” tegasnya.
Selanjutnya, Enal mengatakan bahwa dalih jabatan presiden tiga periode dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi adalah alasan yang keliru.
“Seharusnya yang dilakukan adalah membuat haluan pembangunan ekonomi nasional untuk jangka panjang yang mengharuskan setiap presiden terpilih menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan haluan pembangunan ekonomi nasional tersebut,” ujarnya.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu dan perpajangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode akhir-akhir ini mengemuka di ruang publik. Salah satunya disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.[]