Aksi Jalanan Tak Digubris, MPR Mengadu ke Ketua DPD RI

JAKARTA - Para aktivis dari MPR (Majelis Penderitaan Rakyat), UI Watch dan Emak-emak Militan mengadukan kondisi bangsa kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kediaman Ketua DPD RI, Kamis (5/5/2022) malam. Para aktivis tersebut menilai pengelolaan bangsa semakin amburadul. Baik dari bidang ekonomi maupun sistem demokrasi. "Arah perjalanan bangsa sudah tidak jelas. Dari berbagai bidang sudah tidak ada kebijakan yang pro rakyat. Semua bikin sengsara rakyat," ujar Muslim, koordinator MPR. Ibrahim Aji dari UI Watch, mengatakan pemimpin dan petinggi di negara ini sudah abai dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron lagi. "Pemimpin saat ini tidak bisa dipercaya. Karena tidak bisa dipegang lagi perkataannya. Pagi bilang ini, sore sudah berubah lagi. Kemudian antara perkataan dan perbuatan kontradiktif," jelas Ibrahim Aji. Deasy yang merupakan koordinator Emak-emak Militan lebih menyoroti soal keluhan para ibu-ibu rumah tangga. Dimana harga minyak goreng ternyata belum turun juga, justru harga-harga kebutuhan lainnya semakin tidak terkendali. "Dimana kehadiran pemerintah saat harga-harga semua kebutuhan naik. Pemerintah sama sekali tidak bisa mengendalikan," kata Deasy Para aktivis sepakat, saat ini hanya DPD RI lembaga yang masih bisa dipercaya oleh rakyat. Lembaga tinggi lainnya mengutamakan kepentingan sendiri. Sudah tidak ada rasa peduli terhadap penderitaan rakyat. "Kami para aktivis ini sudah 26 kali aksi turun ke jalan kritisi keadaan bangsa ini. Tapi seperti ngomong sama tembok. Sama sekali tidak digubris. Makanya kita berharap suara-suara rakyat ini bisa disuarakan oleh DPD RI sehingga lebih kuat karena yang bicara adalah lembaga tinggi," ujar Leni Siregar, aktivis MPR juga. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan saran agar keluhan-keluhan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis. "Karena tugas kita sebagai DPD RI adalah menerima aspirasi dari rakyat. Setelah aspirasi terkumpul kemudian bisa dibawa ke rapat pimpinan, selanjutnya ke sidang paripurna. Ini proses konstitusi yang harus dijalani," katanya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dirinya sudah menyampaikan kepada semua pimpinan dan anggota DPD RI, aspirasi rakyat dari manapun harus diterima. "DPD adalah rumah rakyat. Saya sudah tegaskan itu kepada pimpinan maupun anggota DPD RI. Jadi aspirasi apapun pasti kita tampung, kita bahas dan kita carikan solusi," jelasnya. LaNyalla juga menyinggung untuk membenahi negara secara menyeluruh bangsa harus kembali kepada UUD 1945 yang asli. Soalnya sudah 20 tahun menggunakan UUD 45 yang diamandemen dari 1999 sampai 2002, namun kondisi negara bertambah kacau. "Kembali UUD 45 naskah asli kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan lagi lewat adendum supaya lebih sempurna," tegasnya.(***)